33.2 C
Jakarta
Minggu, Februari 28, 2021

Senator Pabar Puji Kajati Yusuf Rangkul Perseteruan Warga Manokwari Dengan Pertamina

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

ProPublik.id, Jakarta-Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat Filep Wamafma puji peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang telah melakukan pendampingan hukum terkait perselisihan antara warga Sanggeng dengan Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII.

“Saya sangat apresiasi Kajati Papua Barat sebagai Jaksa Pengacara Negara yang turut membagikan peran dalam penyelesaian persoalan hukum di Papua Barat terkait persoalan Pertamina sangat apresiasi,” ujar dia kepada Propublik.id, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Sebelumnya sempat terjadi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga Sanggeng, diduga dampak dari pencemaran lingkungan hidup dengan bocornya sebuah tangki perusahaan plat merah tersebut, akibatnya ada sebagian warga sumurnya tercemar.

Karena itu kata dia, dengan sistem pendampingan hukum oleh Kejati Pabar hal itu sebagai bentuk pengawasan. Apalagi dengan dilakukannya mediasi antara warga terdampak dengan Pertamina ini menunjukan ada solusi yang diberikan sebagai win-win solution.

“(Mediasi) itu perlu (sebagai bentuk) ada (nya) pengawasan dari Kejaksaan terkait kompensasi dan kebijakan agar tidak menguntungkan Pertamina tetapi merugikan masyarakat kecil khususnya masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan di Sanggeng,” ungkap Anggota Komite I DPD itu.

Filep menekankan tindakan yang dilakukan Kajati dalam menengahi perseteruan itu sebagai wujud penegakan hukum agar tercipta ketentraman dan Ketertiban Umum khusunya di Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Sebelumnya, Kajati Pabar Yusuf mengatakan JPN mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pertamina untuk melakukan mediasi. Alhasil perusahaan BUMN itu bersedia bertanggung jawab menanggung beban warga terdampak kebocoran tangki Pertamina tersebut.

Kejati Pabar Yusuf pun menyambut baik tanggungjawab Pertamina Manokwari, dengan memberikan penyaluran air bersih, bahkan pihak Pertamina meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk segera melakukan survey jaringan pipanisasi air bersih.

“Rencana pemberian bantuan air bersih oleh Pertamina kepada warga yang telah tercemar sumurnya pada Ring 1 Fuel terminal Manokwari segera dilakukan survey jaringan Pipanisasi,” ucap Yusuf saat Konprensi Pers di Kejati pada Senin, 10 Agustus 2020.

Sebelumnya pada Senin, 10 Agustus 2020 warga Sanggeng sempat melakukan aksi pemblokiran jalan Depot Pertamina Manokwari. Diduga lantaran ada kebocoran pipa yang menyebabkan sumur warga Sanggeng menjadi tercemar dan berdampak penyakit.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

Diciduk Polisi Lagi, Tes Urine Millen Cyrus Positif Benzo

Propublik.id, Jakarta -- Selebgram Millen Cyrus kembali harus berurusan dengan aparat Polda Metro Jaya setelah terciduk saat berada di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, pada...

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...