31.7 C
Jakarta
Selasa, November 24, 2020

Setelah Perpres Vaksin, Pemerintah Siapkan Permenkes

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

 

Propublik.id, Jakarta-Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada 5 Oktober lalu. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menjelaskan, Perpres tersebut masih membutuhkan regulasi turunan dari Kementerian Kesehatan untuk menjabarkan tahap-tahap pengadaan vaksin maupun proses vaksinasi.

“Sekarang sedang disiapkan Permenkes-nya. Metode pembeliannya perlu disiapkan regulasi agar tetap sasaran, tetap jumlah dan dapat diakses oleh kelompok-kelompok prioritas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Airlangga juga menjelaskan, masih dibutuhkan proses panjang setelah ada kesepakatan pembelian vaksin. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum keluarnya sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Setelah itu, pemerintah harus merumuskan kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi awal. Keterangan ini sekaligus memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebutkan vaksinasi sudah bisa dimulai pada November.

“Masih ada proses panjang. Yang pertama adalah (prinsip) kehatihatian karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak ingin ada efek sampingnya,” terang Airlangga.

Terkait kelompok masyarakat prioritas yang akan mendapatkan vaksinasi, dia menjelaskan bahwa pemerintah akan merujuk pada hasil kajian lembaga kesehatan dunia, WHO. Menurut WHO, penerima pertama vaksinasi adalah petugas medis dan semua pekerja yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19. Selanjutnya aparat keamanan yang aktif di lapangan selama masa pandemi.

“Periode berikutnya adalah mereka yang rentan (penularan covid),” terang Airlangga.

Pada kesempatan berbeda, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menunjukkan tren penurunan persentase kasus aktif tingkat nasional. penurunan grafik terlihat lagi pada bulan April 2020 menjadi 81,57%. Pada bulan Mei menurun lagi menjadi 71,35%, Juni menjadi 57,25%, Juli turun menjadi 44,02%, Agustus turun lagi menjadi 28,26%, September turun lagi menjadi 23,74%, dan per 22 Oktober 2020 persentase kasus aktif sudah turun lagi menjadi 16,8%.

Meski demikian, masih ada Kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus aktif di atas 1.000. Wiku Adisasmito menyebut ada 12 kabupaten/kota yang menjadi sorotan karena belum menunjukkan peningkatan hasil yang signifikan.

Keduabelas daerah itu ialah Bekasi (1.039), Jakarta Pusat (1.211), Jakarta Utara (1.343), Kota Bekasi (1.410), Bogor (1.484), Kota Depok (1.897), Jakarta Selatan (1.952), Kota Jayapura (1.959), Jakarta Barat (2.023), Jakarta Timur (2.781), Kota Padang (2.816) dan Kota Pekanbaru (2.909).

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Tinggalkan pesan anda

Ketik komentar anda
Masukan nama anda

Berita Terkini

Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Oktober Rp 991 triliun

  Propublik.id, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan terkait kondisi APBN Oktober 2020 menjelaskan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 991 triliun. "Ini...

Adaptasi Baru Jadi Peluang untuk IKM Kosmetik

Propublik.id, Jakarta-Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih menilai pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan pola hidup...