5.7 C
Munich
Senin, Maret 8, 2021

Survey Sebut Kepercayaan Publik Menurun, Jaksa Agung Ungkap Deretan Keberhasilan Kinerja Kejaksaan

Must read

ProPublik.id, Jakarta-Di Hari Bahkti Adhyaksa Ke 60 Tahun Kejaksaan RI telah melakukan terobosan, dengan berbagai capaian yang telah ditorehkan selama setahun ini, namun diakui masih ada kekurangan, apalagi ditengah merebaknya wabah Covid-19 ini.

Tepat, pada HBA ke 60 pun beberapa lembaga survey menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan menurun, Litbang Kompas menyebutkan dalam hal penegakan hukum hanya 66,1 persen dan dalam penanganan pemberantasan korupsi hanya 72,7 persen.

Sedangkan lembaga survey indikator politik Kepercayaan publik kepada lembaga Kejaksaan 68,4 persen. Sementara lembaga survei Charta Politika Indonesia meyebutkan terhadap kinerja Kejaksaan Agung hanya 61,6 persen.

Memang sebelumnya survei Indikator Politik sempat melakukan survei terhadap Kejaksaan, hasilnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa sempat naik dengan angka 74,1 persen.

Meski demikian Jaksa Agung Burhanuddin mengaku capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia periode Juli 2019 s/d Juni 2020 ini, sebagai suatu gambaran utuh tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan.

“Atas nama pribadi maupun Pimpinan Kejaksaan, saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan yang berperan sebagai pemantau terhadap kinerja Kejaksaan selama ini, melalui kritik dan saran semata-mata mendukung Kejaksaan yang bersih, profesional, berintegritas,” ujar dia dalam keterangan rilis di HBA Ke-60 pada Rabu 22 Juli 2020.

Burhanuddin menjelaskan Kejaksaan tidak hanya menjalankan tugas dan kewajibannya secara rutinitas namun dapat memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh pencari keadilan serta turut memberikan kontribusi mewujudkan Indonesia Maju.

Meski demikian, kata Burhanuddin capaian kinerja selama setahun ini, dari berbagai bidang membawa keberhasilan. Dia menyebutkan sejak wabah covid-19, rekapituasi kegiatan pengamanan atau pendampingan refocussing anggaran Covid-19 per-tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan oleh 245 satuan kerja Kejati/Kejari seluruh Indonesia untuk melakukan pendampingan di 475 satuan kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota capaian total anggaran sebesar Rp.28.405.996.567.696.

Lanjut Burhanuddin, peran Kejaksaan di Bidang Investasi yang telah dibentuk bernama Satgas Pengamanan Investasi dan Usaha berhasil memberi kemudahan berusaha dan menyelesaikan kendala investasi di Pusat dan Daerah melalui kerjasama dengan BKPM.

“Adapun capaian Satgas Investasi pada semester I 2020 total nilai investasi yang telah difasilitasi oleh Satgas Pengamanan Investasi Kejaksaan RI mencapai Rp.26.309.825.850.000,” ujar dia.

Sementara di kegiatan Sosial pada masa pandemi ini, selain melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan kata dia berupaya melaksanakan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.

Melalui program uluran Sahabat Adhyaksa, pihaknya mendapat sumbangan sebesar Rp 1.501.405.876. Dan, telah tersebar melalui program Kejaksaan RI Peduli Covid-19 yang diikuti oleh 24 Kejati serta melibatkan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di seluruh penjuru nusantara.

Dibidang Pembinaan jajarannya mendorong agar terwujudnya Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di seluruh satuan kerja, setidaknya ada 362 satker diusulkan kepada Kemenpan RB untuk tahun 2020. Pada, Eselon I terdiri dari 5 Satker (4 WBK dan 1 WBBM), Kejaksaan Tinggi terdiri dari 29 Satker (15 WBK dan 14 WBBM), sementara Kejaksaan Negeri terdiri dari 328 Satker (288 WBK dan 40 WBBM).

“Sehingga total sejumlah 362 Satker telah diusulkan WBK dan WBBM. Bahkan, selama kurun 2 tahun terakhir nilai indeks reformasi yang dikeluarkan Kemenpan RB dimana Kejaksaan mengalami peningkatan nilai dari 75,31 pada tahun 2018 menjadi 76,30 pada tahun 2019,” papar Burhanuddin.

Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 1 Januari sampai 18 Juli 2019 sebesar Rp.469.092.919.414, dari target PNBP sebesar Rp.435.623 milyar, sehingga prosentase PNBP Kejaksaan telah mencapai sebesar 107,68%.

“Dalam Bidang Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana, Kejaksaan telah melakukan beberapa kegiatan di antaranya, berpartisipasi aktif dalam pemulangan Maria Pauline Lumowa,” tuturnya.

“Untuk, Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Tipikor dari penjualan lelang (PNBP) dengan total seluruhnya sebesar Rp72.233.430.251,” sambung dia.

Sementara dibidang intelijen telah melakukan penelusuran aset terkait PT AJS senilai Rp.18.467.131.810.870,94. Selain melakukan kegiatan pengamanan atau pendampingan refocusing anggaran Covid-19 ikut memfasilitasi investasi.

Sedangkan di bidang Tindak Pidana Umum, Burhanuddin memaparkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 171.115 surat, Penerimaan Berkas Perkara (tahap I) sebanyak 145.420 berkas. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II) sebanyak 115.140 perkara.

“Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebanyak 92871 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 76.490 perkara. Perkara yang telah dieksekusi sebanyak 66.849 perkara,” ujarnya.

Lanjut Burhanuddin, adapun upaya hukum banding sebanyak 4.656 perkara, Kasasi sebanyak 3.379, PK sebanyak 80 perkara, Grasi sebanyak 127 perkara. Sedangkan melalui aplikasi case management system (CMS) perkara tindak pidana umum, di Kejaksan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Untuk data entry data perkara Tindak Pidana Umum periode bulan Januari sampai dengan Juni 2020, terdiri dari, 76.770 SPDP, 60.323 perkara Tahap I, 40.608 perkara Tahap II, 33.991 perkara dalam proses persidangan, 14.860 Perkara yang telah diputus pengadilan negeri, 13.189 Perkara yang sudah dieksekusi.

“Penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum (Tahap II) dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau online, yang
dilengkapi Surat Keterangan Sehat dan Bebas Covid-19 Tersangka sebanyak 1.253 perkara,” katanya.

Burhanuddin juga menyampaikan Kejaksaan berhasil melakukan efisiensi anggaran penanganan perkara tindak pidana umum sebesar Rp 385.291.671.000. Dan, menjatuhkan tuntutan maksimal dalam perkara tindak pidana narkotika dengan tuntutan seumur hidup sebanyak 72 orang dan tuntutan mati sebanyak 112 orang.

Burhanuddin juga mengungkap Kejaksaan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus memiliki posisi strategis. Bidang pidsus menjadi perhatian publik dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sepanjang setahun ini pihaknya menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 3.070 aduan. Dengan, tindak penyelidikan sebanyak 1.371 perkara, dan Penyidikan sebanyak 1.047 perkara. Sedangkan, Pra Penuntutan sebanyak 1.755 perkara, Eksekusi sebanyak 1.305 perkara, Eksaminasi sebanyak 203 berkas perkara.

“Tim Penyidik pada Jampidsus telah melakukan upaya penyelamatan kerugian Keuangan Negara dalam Perkara PT Asuransi Jiwasraya dengan total sebesar Rp.18.143.181.008.448,” ujarnya.

Jaksa Agung juga mengungkap, tim pidsus terlibat langsung menangkap Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim, seorang buron dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara melalui PT PLN Batubara senilai Rp 477.359.539.000, dengan uang denda sebesar Rp.200 juta,” tutur dia.

Pihaknya juga telah mengeksekusi barang bukti uang senilai Rp.97.090.201.578, terhadap terpidana kasus korupsi kondensat di BP Migas yakni eks Direktur Utama PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) Honggo Wendratno. Dan itu kata dia, tidak hanya uang, pihaknya juga mengeksekusi kilang minyak di Tuban yang semuanya diserahkan kepada negara.

“Kejaksaan telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari Manajer Investasi PT Sinarmas Asset Management uang Rp.76.938.704.154 terkait kasus Jiwasraya,” katanya.

Selain itu, dalam perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. AJS di 13 beberapa perusahaan periode tahun 2008-2018 dengan menetapkan 13 perusahaan Manajer Investasi sebagai tersangka korporasi.

“Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Importasi Tekstil Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tahun 2018-2020,” tuturnya.

Dengan begitu, Kejaksaan khususnya bidang Pidana Khusus selama kurun waktu satu tahun berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 18.900.368.747.043,2.

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, lanjut Burhanuddin pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) baik dalam rangka konsultasi, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum dilakukan dengan teknologi daring.

“Penyelamatan dan pemulihan keuangan negara yang berhasil diselamatkan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 223.258.995.086.371,95, dan pemulihan keuangan Rp.1.792.837.612.643,22,” terang mantan Jamdatun 2014 ini.

Sedangkan dalam bantuan Hukum yang diselesaikan sebanyak 77, sementara Pertimbangan Hukum yang diselesaikan sebanyak 142, dan Tindakan Hukum lain yang diselesaikan sebanyak 5, Pelayanan Hukum yang diselesaikan sebanyak 58.

Untuk, penyelamatan keuangan negara Rp 292.541.000.000.000. Sementara, pemulihan Keuangan Negara Rp 323.210.031.074. Untuk tingkat Kejati dan Kejari seluruh Indonesia, penegakan Hukum yang diselesaikan dalam bantuan Hukum sebanyak 20.359, Pertimbangan Hukum yang diselesaikan sebanyak 1.636, dan Tindakan Hukum lain yang diselesaikan sebanyak 32. Pada, Pelayanan Hukum yang diselesaikan sebanyak 4.878.

“Keberhasilan penyelamatan keuangan negara Rp 33.197.868.498.642, dan USD 34.814 serta USD 11.839.755. Pemulihan Keuangan Negara Rp 17.037.396.502.646,- dan USD1.365.208, serta USD 406.906. Untuk, penyelesaian sisa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.7.086.565.821.279,” tutur dia.

Lanjut Burhanuddin, di bidang pengawasan pihaknya menerima laporan pengaduan sebanyak 919 laporan. Selama periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2020, Bidang Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang, dan berat terhadap pegawai tata usaha dan jaksa sebanyak 242 orang.

“Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN jumlah wajib lapor 11.841 sudah melaporkan sebanyak 9756 atau 82,39 %,” jelas dia.

Sementara dari data yang didapatkan dia pada Badan Pendidikan san Pelatihan Kejaksaan sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020 telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, melalui Diklat Teknis sebanyak 1.995 orang, Diklat Pemilihan Umum sebanyak 62 orang, Diklat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebanyak 61 orang.

Untuk, Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan sebanyak 881 Orang, Diklat Terpadu Mineral dan Batubara sebanyak 120 orang, Diklat Terpadu Illegal Fishing sebanyak 120 orang, Diklat Terpadu SPPA sebanyak 240 orang, Diklat Terpadu Kebakaran Hutan sebanyak 120 orang, Diklat Auditor sebanyak 150 orang, Diklat Pengadaan Barang 30 orang, Diklat Pengelolaan Keuangan sebanyak 60 orang 16, Diklat Ajudan Pimpinan sebanyak 80 orang, Diklat Terpadu antar negara sebanyak 30 orang, Diklat Wira Intelijen sebanyak 40 orang, Diklat Cyber Crime sebanyak 30 orang.

Selain itu Badan Diklat Kejaksaan RI juga melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dengan bekerjasama dengan intansi dan lembaga terkait lainnya baik unsur Pemerintahan maupun lembaga sosial lainnya dari dalam negeri maupun luar negeri.

Editor: Edward Panggabean

 

More articles

Latest article