31.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 27, 2021

Tahap II Korupsi Pengadaan Tanah Rp.4,5 M, Kejati Pabar Bui Notaris Cantik

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

 

Propublik.id, Papua Barat-Langkah penindakan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Pabar), terus dilakukan meski Korps Adhyaksa itu baru berdiri di Bumi Kasuari itu.

Salah satunya kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Pabar sebesar Rp.4.5 miliar yang bersumber dari APBD-Perubahan tahun 2019 yang dilakukan tersangka berinisial ND selaku notaris.

Dibawah Komando Kepala Kejati Pabar Yusuf, tersangka ND dijebloskan kerumah tahanan pada saat pelimpahana tahap II tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Pabar.

“Bahwa terdakwa ND sudah selesai Tahap II dan sekarang dititipkan, ata dimasukkan di Rutan (Rumah Tahanan) khusus Perempuan Polda Pabar,” kata Yusuf kepada wartawan, di Monokwari, Pabar, Kamis (4/6/2020).

Kata Yusuf sesuai Intruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan Covid-19 dilingkungan Kejaksaan RI dan ditindak lanjuti surat Jampidsus Nomor. b-659/f/ft/4/2020 tanggal 6 April 2020 perihal penanganan perkara Tipikor dalam pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bahwa untuk perkara yang berasal dr kepolisian masih dalam tahap I selama berjangkitnya wabah Covid-19 ditunda pelaksanaan tahap II.

Selanjutnya, kata Yusuf pada bagian lain, jika perkara berasal dari Kepolisian masih dalam tahap I dan dilakukan penahanan agar dikoordinasikan terkait penahanannya mengingat pihak Lapas atau Rutan tidak menerima tahanan baru, sehingga untuk pelaksanaan tahap II dimungkinkan penahanannya di Rutan penyidik.

“Jadi, penyerahan tersangka ND dari penyidik kepada JPU mengikuti syarat protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ungkapnya.

Terpisah Kasipenkum Kejati Pabar mewakili Kajati Pabar, Billy Wuisan menjelaskan proses penyerahan tahap II tersangka ND dan barang bukti dari tim penyidik Polda Pabar kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Pabar dan JPU Kejari Manokwari melalui Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Pabar Syarifuddin, tim JPU telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ND dan barang bukti di Kejari Manokwari.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Bp/07/xxi/2020 tanggal 4 Desember 2019 dari penyidik Polda Pabar diperoleh bukti yang cukup, diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dikhawatirkan akan melarikan diri, dan menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,” ungkapnya.

Sambung Billy penahanan tersangk ND sudah sesuai dengan hukum acara (KUHAP). Adapun kata dia tersangka ND tidak sendiri, ia bersama dengan 5 tersangka lainnya yakni HWK, AYI dan JB dimana tiga tersangka itu sudah putus dan tinggal dua tersangka lagi yang diserahkan Kejati Papua. Namun, hanya tersangka ND yang dilakukan tahap II, sedangkan satu tersangka lainnya pada saat mau tahap II yakni penjual tanah yang berumur 84 tahun meninggal dunia pada 2 Juni 2020.

“jadi pada saat tahap penyidikan dan penuntutan seorang tersangka meninggal dunia maka kewenangan menuntut pidana hapus atau gugur sesuai Pasal 77 KUHP,” ujarnya.

Akibat perbutaan itu, tersangka ND, kata Billy melanggar Primer Pasall 2(1) sub 3 uu n.31 thn 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UU.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 jo pasasl 5 (1) ke-1 KUHP.

Lanjut Billy pada saat hendak dijebloskan ke Penjara tersangka ND didampingi penasehat hukum dan keluarganya.

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...