24.7 C
Jakarta
Sabtu, Februari 20, 2021

Tata Kelola Sertifikasi Halal Berdasarkan Kejujuran

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta – Tindakan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pernah meresmikan PT. Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tapi pelaksanaannya tanpa melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sebagaimana surat tertulis tidak pernah mengeluarkan penetapan. Jadi yang dibacakan itu apa? Teks tersebut dibacakan dipublik dan diliput beberapa media masa seperti TVRI, Republika dan Bisnis Indonesia. Lalu apakah penetapannya ditarik kembali dan di anggap tidak ada penetapan?” aku Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) kepada Propublik.id, Sabtu (8/8/2020).

Dikatakan itu kata Direktur, tindakan yang melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mensyaratkan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dan mematuhi hukum.

“Faktanya, menetapkan PT. Sucofindo sebagai LPH, tidak melalui tahapan dan prosedur akreditasi bersama antara BPJPH dan MUI, maka jelas tindakan dari Prof. Ir. Sukoso sebagai Kepala BPJPH sangat amat mencederai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) khususnya Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” pungkasnya.

Namun ditegaskan Ikhsan, yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang – Undangan MUI menyatakan bahwa pejabat Negara dalam hal ini BPJPH se-enaknya menabrak ketentuan undang-undang.

“Maka jelas tidak mematuhi Good Corporate Governance yang saat ini sedang dikembangkan sebagai budaya patuh kepada hukum dalam pemerintahan Bapak Ir. Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin,” jelasnya.

Dijelaskan, bahwa MUI tidak pernah melakukan kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH adalah Surat dari Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-1477/DP-MUI/VIII/2020 perihal Informasi terkait PT. Sucofindo sebagai LPH tanggal 3 Agustus 2020 pada point Nomor 6 & 7.

“Pada pokoknya MUI belum pernah diajak kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH dan belum pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJPH untuk mengeluarkan penetapan atau pengesahan PT. Sucofindo sebagai LPH,” imbuhnya.

Masih mererangkan implikasi pelanggaran UU JPH oleh BPJPH, maka penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH menjadi batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Dengan demikian dijelaskan Direktur Eksekutif IHW, LPH PT. Sucofindo yang telah ditetapkan sepihak telah melanggar hukum. Dan konsekuensi hukumnya tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas produk pelaku usaha yang dimintakan kehalalannya.

“Ini berarti selain merugikan PT. Sucofindo sebagai Badan Usaha Milik Negara, juga tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang akan melakukan pemeriksaan produknya untuk memperoleh sertifikat halal,” imbuhnya.

Kendati saat launching Pt Sucofindo sebagai LPH dilaksanakan di Hotel Besar di Bali, sudah barang tentu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Semuanya itu biayanya ditanggung BUMN.

“Maka tindakan yang dilakukan BPJPH dan PT. Sucofindo adalah melanggar prinsip Good Corporate Governance, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan,” imbuhnya.

Sedangkan pejabat negara yang melakukan pelanggaran atas prinsip Good Corporate Governance. Ikhsan menyatakan tidak layak untuk terus memimpin dan seharusnya mundur sebagai tanggung jawab kepada publik.

“Tata kelola BPJPH yang dilakukan dengan cara melabrak prinsip Good Corporate Governance dan melanggar UU JPH. Juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah,” jelasnya.

Editor: Edward Panggabean

Berita Terkait

Berita Terkini

SRW Segera Luncurkan Profesi.io, Platform Manajemen SDM Berbasis Kecerdasan Buatan

SRW&Co., perusahaan jasa konsultan manajemen SDM akan segera meluncurkan sebuah platform manajemen SDM berbasis kecerdasan buatan bernama Profesi.io.

Peringatan HPN 2021, Presiden Ajak Pers Bersama Bangun Harapan dan Optimisme Hadapi Pandemi

Jakarta, ProPublik.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia selama ini dan di masa yang...