31.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 27, 2021

Tim Hukum IHW Gugat BPJPH Diduga Nabrak UU JPH

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Jakarta-Indonesia Halal Watch (IHW) terpaksa mengambil sikap atas tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kerap menabrak dan melanggar UU Jaminan Produk Halal No.33/2014. Bahkan dari pengakuan pihak IHW berulang kali memperingati badan tersebut baik melalui surat resmi maupun melalui berbagai forum diskusi dan seminar.

“Padahal kami sering menjadi Narasumber bersama Bapak Sukoso sebagai Kepala BPJPH pada berbagai forum Diskusi dan Seminar. Tapi Surat-dan teguran kami sebagai masyarakat tidak pernah ditanggapi apalagi diindahkan,” terang Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif IHW dalam keterangan tertulisnya yang diterima Propublik.id, Kamis (14/5/2020) di Jakarta.

Ironis yang dilakukan Sukoso sebagai Kepala BPJPH, tanpa melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), meresmikan PT Sucofindo dan Pusat Pemeriksa Halal Universitas Hasanudin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Lebih lanjut diungkapkan Direktur IHW, pelanggaran BPJPH telah diberitakan dua media online dengan judul yang beeneda. Pertama yang dilansir Bisnis.com, edisi 20 Februari 2020 dengan judul, “Sah, Sucofindo Resmi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal”. Begitu juga pemberitaan yang ditayangkan Rakyatku.com, dengan judul berita, “Diresmikannya Kepala BPJPH, Pusat Pemeriksa Halal Unhas-Sejajar LPPOM MUI” tertanggal 2 Maret 2020.

Menurut Direktur, sebagaimana yang telah diamanatkan UU JPH dan Peraturan Pelaksananya merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat, khususnya dunia usaha, karena hasil pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH PT. Sucopindo dan LPH Unhas berpotensi cacat hukum, oleh karena tidak sesuai Undang-Undang.

“Seharusnya UU tersebut dan PPnya No.31/2019 beserta turumannya, menjadi acuan dalam melaksanakan Sistem Jakinan Halal,” tandas Ikjsan kepada awak media.

Ikhsan pun menilai BPJPH, tidak perform dan tidak capable dalam melaksanakan amanah sebagai BPJPH. Menurutnya sudah sangat jelas yakni dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tanggal 12 November 2019 memberikan kembali kewenangan MUI dan LPPOM MUI untuk menyelenggarakan Sertifikasi Halal, sampai BPJPH benar-benar telah siap.

“Hal ini sekaligus membuktikan BPJPH tidak memiliki kapasitas yang baik untuk melaksanakan amanah sebagaimana ketentuan UU JPH,” terang Ikhsan.

Di lain pihak, Ikhsan menyoroti BPJPH, seharusnya mengetahui dan memahami keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Jaminan Halal, namun justru sebaliknya menabrak dan melawan hukum.

“Secara sadar dan sengaja melaksanakan kewenangannya tanpa berlandaskan dan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah Sertifikasi Halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntanbilitas dan transparansi,” imbuhnya.

Secara ekslisit, IHW yang telah menyampaikan Surat Nomor 31/IHW/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 tentang Permohonan Klarifikasi dan meminta kepada BPJPH agar menarik kembali pernyataanya. Sekaligus memberikan penjelasan dan klarifikasi berkaitan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar peresmian PT. Sucofindo sebagai LPH tanpa melibatkan MUI dan dilakukannya pemberitaan atas hal tersebut.

Namun Kami tidak pernah mendapatkan tanggapan atas surat dimaksud dari BPJPH. Tidak ditanggapinya surat kami pun sudah terjadi pada kesempatan yang lalu, dimana kami bersurat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kalinya baru mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan.

“Karena tidak ditanggapi dan merasa diabaikan maka Indonesia Halal Watch mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Pusat atas tindakan BPJPH yang telah menabrak UU JPH, PP Nomor 33 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tanggal 12 November 2019,” imbuhnya.

Sementara gugatan yang telah terdaftar sesuai Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disidangkan, 14 Mei 2200 dengan Ketua Majelis Hakim Mochamad Djoenaedie, S.H., M.H.

Hadir pada kesempatan itu Syaeful Anwar, SH MH sebagai Pengacara IHW dkk dari Kantor H. Ikhsan Abdullah & Partners yang beralamat di Wisma Bumiputera Jl. Jenderal Sudirman dan H. Ngatmanto, S.H., M.H dkk sebagai Pengacara BPJPH.

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...