Jaksa Agung Burhanuddin. ist
Jaksa Agung Burhanuddin. ist

Unhas Gandeng PJI, Jaksa Agung: RUU Kejaksaan Kedepankan Keadilan Restoratif

ProPublik.id, Jakarta-Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan Jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan dalam suatu negara. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila profesi Jaksa memiliki lembaga profesi dan pedoman sesuai standar profesi yang berskala internasional tahun 1990 seperti Guidelines on The Role of Prosecutors.

“Status dan Peran Penuntut Umum sebagaimana diinisiasi oleh International Association of Prosecutors (IAP), suatu organisasi asosiasi Jaksa yang bersifat global dimana Kejaksaan RI telah bergabung sejak tahun 2006,” kata Burhanuddin saat membuka seminar webinar kerjasama Universitas Hasanuddin dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Dijelaskan dia, penyesuaian profesi Jaksa di Indonesia berpedoman sesuai ketentuan Internasional sebagaimana sedang menjadi tujuan dalam pembahasan RUU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebuah penegasan, penguatan sekaligus upaya menghimpun berbagai tugas dan fungsi Jaksa yang tersebar pada peraturan perundang-undangan.

“Perubahan adalah sebuah keniscayaan begitu pula perubahan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan dengan peradilan banyak yang telah berusia cukup tua, sebagai contoh KUHP dan KUHAP yang telah berusia 100 tahun lebih, begitu pula Hukum Acara Pidana yang telah berusia hampir 40 tahun, UU Kejaksaan sendiri telah berusia 16 tahun.

“Tentunya dalam rentang waktu yang panjang ini telah banyak perubahan yang terjadi seperti perubahan hukum dan perundangundangan, adanya suatu Putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan kejahatan dan teknologi, dan lain-lain,” ungkapnya.

Mantan Jamdatun itu mencontohkan, pada masa pandemi Covid-19 ini diperkenalkan dengan terobosan pelaksanaan persidangan secara online yang belum diatur dalam KUHAP. Apalagi, beberapa waktu belakangan juga telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif dengan munculnya Peraturan perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memperkenalkan konsep restitusi.

“UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan konsep diversi, UU Pencucian Uang yang terakhir diubah melalui UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Kejaksaan diberikan peran untuk menggunakan dan mengedepankan Keadilan Restoratif,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kejagung Buru Djoko Tjandra, Senin Depan Buronan BLBI Sidang PK Di PN Jaksel

Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah dilakukan terhadap lebih dari 100 perkara di Indonesia, karenanya dia merespon positif adanya inisiasi yang berasal dari DPR dalam melakukan perubahan terhadap UU Kejaksaan.

“Memang UU Kejaksaan memerlukan perubahan yang didasari oleh Kebutuhan penguatan Kejaksaan sebagai dominus litis,” ucapnya.

Dengan harapan dapat mendorong Kejaksaan sebagai pengimbang antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan yang diharapkan dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat kepada masyarakat.

“Suatu upaya dalam mengatasi permasalahan dalam system peradilan pidana di Indonesia yang diantaranya bolak balik serta hilangnya berkas perkara yang menimbulkan tidak selesainya penanganan perkara melalui adanya penyidikan lanjutan.

“Upaya pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia agar mendorong pendekatan keadilan restorative, upaya pembaharuan kebijakan Hukum Acara terutama yang berkaitan dengan Kejaksaan seperti pendekatan mediasi penal dan kewenangan Jaksa Agung agar dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi, dan lain lain.

“Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu menjalankan norma dalam Konvensi yang telah ditandatangani seperti seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) sebagai suatu ketaatan (compliance),” tutur dia.

RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI merupakan sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Adanya RUU ini diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan yang memerlukan adanya institusi Kejaksaan yang kuat,” tutupnya.

Editor: Telly Nathalia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Apa komentarmu?