29 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

Wujudkan Ekosistem Digital Ditengah Covid-19, Pemprov Sumut Bakal Kolaborasi

Terpopuler

Kejati Riau Tindak 11 Pelanggar PSBB, Mia: Siap Terapkan New Normal

Kejati Riau telah menindak 11 pelangar PSBB di wilayah hukumnya, dengan tuntutan yang disesuaikan dengan kapasitas perbuatan dari para terdakwa sebagai efek jera bagi masyarakat.

Kades Plosokerep Akui Warganya Terpapar Covid-19

Kepala Desa Plosokerep, tidak menyangka warganya yang bekerja di Surabaya sebagai pedagang sayur terpapar virus corona hingga menular ke istrinya yang lebih dulu memiliki riwayat sakit.

Ibu dan Calon Bayi Meninggal Di Rumah Sakit Swasta Daerah Tomohon

Seorang ibu muda bernama Melvin Amelia Suak, warga Desa Wolaang, Tomohon, merenggang nyawa bersama calon bayinya yang masih dalam kandungan. Kejadian itu terjadi di Rumah Sakit GMIM Bethesda, di daerah tersebut.

Sesuai Arahan Jaksa Agung, Kajati Pabar Siap Kawal Bansos Covid-19

Sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kejati Papua Barat meminta kepada jajarannya untuk mengawal dana bansos terkait Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020.

Propublik.id, Sumatera Utara-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap kolaborasi dalam penanggulangan musim pandemi Covid-19, guna menghasilkan fenomena low touch economy atau aktivitas ekonomi dengan meminimalkan sentuhan fisik, dengan mewujudkan ekosisitem digital.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina pada acara webinar dengan tema “Peran Industri Internet dalam Memutus Rantai Penularan Covid-19 dan mendukung Kebiasaan Baru di Sumut” di Ruang Sumut Smart Province (SSP).

Bersama, Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ahmad M Ramli, narasumber dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Ikhsan Baidrus dan perwakilan Telkom Subdit Jasa Telkom Komang B Aryasa qmereka berdiskusi terkait pemanfaatan ekosistem digital, di Kantor Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 14 Juli 2020.

Hadir mendampingi Sekdaprov Sabrina, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Riadil Akhir Lubis dan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Irman Oemar.

“Kondisi ini telah menciptakan momentum percepatan transformasi teknologi, khususnya digitalisasi proses bisnis di berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Bahkan diyakini hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi kita di masa yang akan datang. Untuk itu, tentu infrastruktur teknologi informasi menjadi pendukung yang utama,” ucap Sabrina.

Dalam mewujudkan ekosistem digital, Pemprov Sumut meminta untuk saling bekerja sama saling bahu-membahu meningkatkan kapabilitas yang telah dimiliki, terutama pada daerah-daerah blankspot di Sumut.

“Kami mengharapkan pengembangan sektor digital tidak hanya menyasar pada industri menengah ke atas. Namun penetrasi yang dilakukan harus menjangkau seluruh usaha riil dan UMKM yang telah mampu menjadi penyelamat ekonomi di saat krisis. Kami berkeyakinan berdasarkan data, usaha riil dan UMKM memberikan kontribusi sangat nyata terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Sementara, Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ahmad M Ramli menyatakan, pentingnya edukasi pada masyarakat tentang penggunaan aplikasi dalam berbagai kegiatan untuk memutus mata rantai Covid-19.

Dari data total Desa/Kelurahan yang sudah terjangkau jaringan 4G di Indonesia sebanyak 70.670 desa/kelurahan. Sedangkan yang belum terjangkau 4G sebanyak 12.548 desa/kelurahan.

“Dari jumlah jaringan yang sudah merata di Indonesia, bagaimana kita menggunakan jaringan internet untuk mencegah penyebaran Covid-19 itu sendiri,” katanya.

Ahmad mengatakan, pemanfaatan internet di Danau Toba yang merupakan sektor prioritas pertumbuhaan ekonomi di Sumut yang sudah didukung 100% jaringan 4G diharapkan mampu mengembangkan marketplace untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi UMKM di Sumut.

Sementara narasumber dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Ikhsan Baidrus dalam materi paparanya menyampaikan dari data Google’s Community Mobility Report menunjukan adanya penurunan mobilitas masyarakat Indonesia di sekitar tempat kerja, pusat perbelanjaan serta pusat rekreasi.

“Sebaliknya terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di sekitar wilayah pemukiman,” ujar Ikhsan.

Dijelaskan Ikhsan banyak platform ekonomi yang memanfaatkan smartphone, perangkat lunak dan application programming interface (API) untuk menciptakan pasar digital dengan berbagai macam layanan dan produk yang akan berdampak pada peningkatan kebutuhan bandwidth yang signifikan.

“Penggunaan bandwidth untuk smartphone meningkat 435% dari tahun 2015 sebesar 1.969 MB/bulan menjadi 10.542 MB/bulan pada tahun 2020. Ini tentunya akan menyebabkan peningkatan trafik IP,” katanya.

Sementara, perwakilan Telkom Subdit Jasa Telkom Komang B Aryasa juga memperkenalkan aplikasi yang bermanfaat untuk pencegahan dini Covid-19 bagi masyarakat dan pemerintah bernama PeduliLindungi.

Aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini sudah didownload 4,1 juta kali, jumlah ini belum 5% dari total penduduk Indonesia.

Komang menyampaikan beberapa manfaat dari aplikasi tersebut yakni untuk masyarakat aplikasi tersebut memberikan informasi bila pernah berdekatan dengan suspect Covid-19 dalam 14 hari terakhir dan lokasinya. “Memberikan notifikasi bila memasuki daerah terdampak, juga memberikan peringatan bila berada di keramaian dan kerumunan,” katanya.

Juga memudahkan proses identifikasi ODP ketika masuk wilayah Indonesia. Memberikan peringatan bila keluar dari area karantina mandiri, memberikan fasilitas cek kesehatan mandiri serta fasilitas konsultasi dokter secara online.

“Membantu informasi Paspor bebas covid, lalu bisa melihat hasil rapid/swab diaplikasi serta dapat memberikan izin perjalanan luar kota, masuk daerah wisata berupa digital dokumen,” katanya.

Sedangkan manfaat untuk pemerintah sendiri, Komang menjelaskan, aplikasi ini dapat mengidentifikasi orang yang diduga terinfeksi karena pernah kontak dengan suspect Covid-19. Kemudian memudahkan pemerintah dalam proses tindak lanjut kepada orang yang berpotensi terinfeksi dengan protokol penanganan Covid-19.

Selanjutnya memberikan informasi daerah yang masih rawan terjadi kontak yang menyebabkan penyebaran virus, memberikan status ODP secara otomatis pada pendatang wilayah Indonesia dan memberikan status karantina mandiri pada pendatang wilayah Indonesia.

“Serta mengawasi proses karantina mandiri dan memberikan peringatan apabila terjadi pelanggaran protokol karantina. Selain itu dapat memeriksa masyarakat yang melakukan perjalanan bisnis, pribadi dan wisata,” tandasnya.

Editor: Iman More

Berita Terkait

Berita Terkini

650 Pendidik dan Tenaga Pendidik Disuntik Vaksin COVID-19

Propublik.id, Jakarta -- Pemerintah memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK), yang ditandai dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi 650 orang PTK...

Presiden Jokowi: Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT Akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

Propublik.id, Sumba Tengah, NTT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan luas lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan...